DENPASAR, Jurnalbali.com – 

Ada gagasan terobosan yang disampaikan Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Bali, yang terdiri dari Partai Nasdem, PSI dan Hanura, dalam Rapat paripurna penggodokan Raperda tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Bali pada Senin, 26 Juni 2023.

———–

Fraksi ang terdiri dari tiga partai tersebut mengusulkan bahwa salah satu hal penting yag perlu mendapat perhatian dalam konteks penggodokan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 adalah pemindahan ibu kota Provinsi Bali, dari ibukota yang sekarang di Denpasar ke ibu kota baru di Singaraja yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Buleleng.

Usulan pemindahan ibu kota dari Kota Denpasar ke Kabupaten Buleleng sangat relevan untuk Bali Masa Depan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, tingkat kepadatan yang sangat tinggi di Denpasar. Sebaliknya Buleleng sangat ideal untuk lebih dikembangkan dengan dasar geografis, ketersediaan lahan untuk pengembangan, dan sumber daya manusia (SDM) unggul. Untuk selanjutnya, Kota Denpasar bisa difokuskan sebagai kota perdagangan, pariwisata dan pendidikan.

‘Pemindahan ibu kota ini juga bercermin pada pemindahan ibu kota negara kita dari Jakarta ke IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota adalah tuntutan ke depan untuk menyikapi perkembangan kota. Hal ini sejalan dengan kecenderungan di berbagai belahan dunia, yang menggeser ibu kota negara ataupun provinsi ke tempat yang lebih ideal dan memungkinkan untuk di-setting sebagai ibu kota sedari awal,’ ujar juru bicara Fraksi Gabungan, Grace Anastasia Surya saat membacaan pemandangan Fraksi.

Selain usulan emindahan ibu kota provinsi Bali, Fraksi ini juga menyoroti “diversifikasi” keunggulan Provinsi Bali di bidang non pariwisata. Grand design memajukan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pendidikan, industri software, hingga menjadikan Bali sebagai pusat digitalisasi dunia harus kita lakukan.

Untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tak lepas dari swasembada pangan yang harus kita penuhi sendiri. Apalagi jika menilik prediksi-prediksi akibat pemanasan global akan mengakibatkan krisis pangan di masa datang, sehingga kita tidak bergantung pangan dari wilayah atau bahkan negara lain, melainkan mampu memenuhi sendiri.

Untuk 100 tahun ke depan, tentunya tidak cukup jika hanya mengembangkan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan pola seperti saat ini. Konsep menghasilkan kualitas lebih baik dan produktivitas bermutu tinggi, tentunya harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta digitalisasi.

Lebih lanjut dikatakan, haluan pembangunan Bali tidak sekadar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lebih dari itu harus tercapai pemerataan kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah.

‘Jangan ada ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Bali Selatan dan Utara. Pemerataan itu bisa didorong dengan pusat-pusat industri. Tentunya bukan industri berat, melainkan industri pengolahan pendukung hasil bumi di Bali. Tujuannya agar ada nilai lebih pada komoditas dari Bali,’ ujar Grace.

Untuk menunjang pemasaran berbagai produk Bali, Fraksi Gabungan mengusulkan perlunya didirikan Bali Trade Center di Kota Denpasar atau Kabupaten Badung sebagai Headquarter (Kantor Pusat) industri-industri yang kami sebut di atas. Keberadaan Bali Trade Center ini sekaligus sebagai tempat mempertemukan antara seller dan buyer dengan skala lokal, nasional, hingga internasional.

Penulis||Billy||Editor||Edo