BADUNG-Jurnalbali.com

Bupati Badung Wayan Adi Arnawa, menegaskan komitmennya dalam membangun pariwisata yang berkualitas dengan berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dalam upayanya, pemerintah daerah akan mengatasi berbagai tantangan, termasuk kemacetan, sampah, ketersediaan air bersih, serta masalah banjir.

—

“Pariwisata kita menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah kemacetan. Masalah sampah, penyediaan air bersih, dan banjir juga menjadi isu strategis yang harus segera diatasi. Jika ini tidak segera ditangani, maka ekonomi kita yang bergantung pada sektor pariwisata akan terdampak,” ujarnya saat menghadiri pelantikan bpc HIPMI di puspem Badung, Sabtu 22/3/2024.

Untuk mengatasi persoalan tersebut lanjutnya, pemerintah daerah akan mengutamakan pembangunan infrastruktur serta perbaikan akses jalan dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, diperlukan pembenahan sistem transportasi publik serta regulasi pembatasan kendaraan berdasarkan usia kendaraan.

“Saat ini, seiring dengan meningkatnya ekonomi, daya beli masyarakat juga meningkat. Mereka semakin mudah membeli kendaraan, dan ini bisa menambah kemacetan jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, pembenahan moda transportasi publik harus dilakukan,” tambahnya.

Ia juga berharap peran strategis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam mendukung perekonomian daerah serta berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami berharap HIPMI yang berisi pengusaha muda bisa membantu dalam membuka lapangan pekerjaan. Saat ini, daya beli masyarakat cenderung menurun, yang mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sebagai langkah konkret dalam mendukung perekonomian masyarakat, pemerintah Badung telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK).

Bantuan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama saat terjadi lonjakan harga atau inflasi pada hari-hari besar keagamaan.

“Bantuan ini bukan Tunjangan Hari Raya (THR), melainkan bentuk kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, UMKM bisa tetap bergerak dan ekosistem ekonomi tetap terjaga,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa intervensi pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sangat diperlukan untuk memastikan ekonomi daerah tetap tumbuh secara berkelanjutan.

Penulis||Orin||Editor||Edo.