LABUAN BAJO Jurnalbali.com

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat, Darius Angkur meragukan status kepemilikan sebagian tanah di Bandara Komodo milik Ambros Sukur yang dipastikan sudah mendapat ganti rugi oleh pemerintah untuk perluasan bandara udara komodo. Hal tersebut disampaikan oleh politisi PDIP ini pada, Rabu 17 Maret 2021 di Kantor DPRD Mabar.

——————

Ia menjelaskan bahwa mantan Kabag Tatapem Mabar, Ambros Sukur sangat tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi tanah bandara. Pasalnya, kata dia, status perolehan tanahnya tidak jelas. “sejak kapan dia peroleh tanah dari Bandara. Dia pegawai baru kemarin di Manggarai Barat,” ujarny dengan nada tinggi.  Politisi senior PDIP inipun meminta awak media untuk menelusuri ihwal perolehan tanah milik Ambros Sukur di Bandara.

Darius Angkur menjelaskan bahwa pada saat ganti rugi lahan yang dilakukan oleh pemerintah tahun lalu, Ambros Sukur diketahui menerima dana ganti rugi sejumlah 980 juta rupiah. “Sejak kapan Ambros Sukur tinggal di Manggarai Barat sampai dia ada tanah di Bandara. Ambrosius Sukur itu mendapat jatah lebih kurang 980 juta dapat ganti rugi tanah bandara. Lalu pertanyaannya sejak kapan dia perolehan tanah dari Bandara. Dia pegawai baru kemarin di Manggarai Barat. Itu yang teman-teman media telusuri. Apa alasan sampai dia dapa,” ujarnya.

Munurutnya, pihak yang pantas untuk dapat ganti rugi itu adalah pihak betul betul memiliki tanah di bandara dan status perolehannya jelas. “Kalau Haji Ramang dapat ya wajar karena orang tua pertama, Haji Djudje dan yang lain. Saya masih duluaan Ambros Sukur di sini (Labuan Bajo),” ujarnya.

Terkait siapa nama “siluman” lain yang ikut mendapat ganti rugi tak wajar, Darous Angkur mempersilahkan menanyakannhal tersebut ke bagian Tatapem Mabar. Untuk mengetahui siapa saja yang terima itu silahkan tanya keTapem. Nama rahasia itu ada di mereka (Tapem) karena mereka pemerintah,” ujarnya. */Rio