RUTENG,Jurnalbali.com –

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Matias Masir meminta Dinas Pendidikan setempat segera mencairkan dana insentif guru honorer yang tertahan hampir bulan. “Kita menerima banyak aspirasi dari sejumlah tenaga honorer baik yang berkantor di Dinas Pendidikan maupun dari sejumlah sekolah di Kabupaten ini yang hampir empat bulan belum terima honor insentif,” ujar Ketua DPRD itu pada, Senin (17/04).

———–

Pihaknya berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai dapat segera mempercepat pencairan dana bantuan insentif guru non-aparatur sipil negara (ASN) di bulan suci Ramadhan.

Sebab dana insentif akan digunakan guru non-ASN beragama Islam untuk membeli berbagai macam kebutuhan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Tentunya sesuai harapan para guru honorer di Manggarai, sebelum Idul Fitri dana insentif itu sudah bisa dicairkan,” katanya.

Meski demikian, legislator dari Partai Amanat Nasional itu meminta kepada para guru non-ASN bersabar menunggu karena Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai sedang memproses pencairan bantuan insentif tersebut.

Dia pun berharap agar insentif para guru honorer dicairkan segera. Karena mengingat tanggal 19 merupakan hari libur. Ia juga mengaku bahwa pihaknya telah menghubungi Kepala Badan Keuangan Daerah bahwa uang tersebut sedang diproses.

“Saya sudah kontak Kepala Badan Keuangan Manggarai tadi, dia bilang sedang dalam proses pencairan. Mudah-mudahan bisa cair besok, karena tanggal 19 kita sudah libur” tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya bahwa sejumlah pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, mengaku belum mendapatkan gaji atau honor selamat tahun 2023. Dinas Pendidikan menyebut tidak ada ketersediaan uang di Kas Daerah. Sebaliknya, pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) mengklaim uang ada, hanya saja administrasi dari Dinas belum lengkap.

THL yang enggan disebutkan namanya itu kepada media ini mengatakan, mereka mengalami kesengsaraan ekonomi selama tahun 2023.

“Kami sudah menunggu lama gaji itu. Tapi tidak jelas. Tolong pak, siapa tau bisa tanya ke orang di Dinas atau Bupati. Kami sengsara sekali,” kata seorang THL, kepada media ini.

THL itu mengaku, ia dan beberapa temannya sempat berinisiatif langsung mendatangi Dinas terkait, termasuk ke DPRD. Namun niat tersebut batal karena ada sebagian yang merasa takut. THL hanya pegawai kecilan. Belum lagi nasibnya tak menentu di tahun berikutnya.

“Bahkan omong di media saja ada yang takut.  Padahal di sesama kami, semua mengeluh. Tapi kalau dibiarkan seperti ini terus, kami juga tidak mau. Kita kerja untuk hidup dan berharap dengan gaji,” katanya.

Kepada Dinas Pendidikan, Fransiskus Gero,S.Pd menjelaskan, benar bahwa hingga saat ini, gaji THL di Dinas yang ia pimpin itu belum dibayar. Masalahnya adalah Dinas Pendidikan tidak memegang uang. Khas keuangan daerah berada di Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Prinsipnya begini kami di dinas tidak ada pegang uang tetapi kami mengajukan pembayaran THL ke Badan Keuangan. Nah sejauh ini informasi yang kami dapatkan belum ada uang di kas daerah,” kata Fransiskus melalui sambungan telepon Sabtu (15/4) siang.

Menurutnya, selama ini pihak Dinas Pendidikan aktif melakukan koordinasi ke BKD. Namun badan keuangan tidak memberikan jawaban yang pasti. Bahkan beberapa hari sebelumnya, pihak Dinas Pendidikan kembali mendatangi BKD. Namun pegawai yang menanangi keuangan tidak ada di kantor karena ke Kupang.

“Sudah sering tanya di Badan Keuangan daerah terkait ketersediaan uang. Beberapa hari yang lalu Kasubag keuangan pergi ke sana. Namun informasinya dari sana yang tangani keuangan sementara di Kupang,” kata Kadis Frans.

Ia menegaskan, sejauh ini Dinas belum membayar gaji THL karena memang belum ada uang di BKD. “Tapi secara administrasi, data-data semua sudah kami lengkapi.  Kalau sudah tersedia uang di kas daerah kami langsung mengajukan pembayaran untuk THL itu,” katanya.

Media ini kemudian mengkonfirmasi Kepala BKD Kabupaten Manggarai, Dedy Bosko. Ia menjelaskan, telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pembayaran gaji THL tersebut.  Bukan tidak ada uang, sebaliknya administrasi dari Dinas Pendidikanlah yang belum lengkap.

“Saya sudah koordinasi ke Kepala Dinas bukan tidak ada uang tetapi ada syarat administrasi yang perlu mereka (Dinas Pendidikan) lengkapi. Uang ada, kita akan bayar (gaji THL),” kata Dedy melalui sambungan telepon, Senin (17/4/2023).

Ia juga membantah tudingan Kadis Pendidikan yang menyebut saat Kasubag keuangan ke Badan Keuangan orang yang menangani keuangan sedang berada di Kupang.

“Itu tidak benar. Jika tidak ada orang di kantor. Kalau ada yang keluar atau ada yang sakit pasti ada orang yang menggantikan di belakang,” pungkasnya. (*/EP)