LABUAN BAJO Jurnalbali.com

Pembabatan hutan produktif Satar Kodi, di Nggorang, Kecamatan Komodo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa hari belakangan sangat menyita perhatian publik. Tidak hanya publik Manggarai Barat (Mabar).

Hampir seluruh rakyat Manggarai terperangah dengan menyaksikan pembabatan dan penggusuran di hutan Satar Kodi tersebut yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pembabatan hutan itu dibalut dengan judul ‘Proyek Persemaian Hutan.’

Memang, kesan bringas muncul dari proyek persemaian huan itu. Hal itu pulalah yang mengundang reaksi spontan masyarakat Manggarai, sehingga mayoritas menanggapi dengan pendapat miring dan kritis terhadap proyek tersebut.

Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Marselinus Jeramun adalah salah seorang yang berkomentar kritis dan agak miring terhadap proyek yang saat ini tengah dijalankan tersebut.

Politisi yang akrab disapa Marsel ini lantas meminta Bupati Mabar, Edistasius Endi untuk memantau langsung kondisi Hutan Produksi Satar Kodi yng saat ini tengah dihancurkan dengan buldozer. ‘Bupati harus terjun langsung melihat kondisi yang sebenarnya,’ ujar Marsel dalam pesan WhatsApp yang diterima media ini Sabtu, 28 Agustus 2021.  

Menurutnya, kawasan hutan yang dikelola KLHK di Satar Kodi tersebut adalah hutan penyangga untuk terjaganya debit air sungai yang menjadi salah satu andalan sumber air kota Labuan Bajo.

Awalnya Marsel hanya mendengar informasi dari masyarkat dan ramainya perbincangan di media social tentang pembabatan hutan Satar Kodi. Marsel lantas pada Jumat, 27 Agustus turun langsung ke lokasi pembabatan dan penggusuran tersebut.

Dalam kunjungannya sebagai Ketua DPD PAN Mabar, putra asal kampung Wajur Kecamatan Kuwus ini memang melihat beberapa proses pengerjaan proyek tersebut yang dianggapnya perlu dijelaskan pemerintah kepada rakyat.

Dikatakan, dii dalam lokasi hutan Satar Kodi terdapat empat mata air yang menjadi sumber suplai air ke Wae Mese. Sementara Wae Mese adalah sumber air utama untuk Labuan Bajo yang juga masuk dalam proyek air minum untuk Labuan Bajo senilai 47 miliar rupiah.

‘Kalau di sini sudah dimatikan dengan cara sistemastis dan by design seperti ini, nanti Wae Mese yang proyek 47 miliar itu sumber airnya darimana lagi. Saya harap pemerintah datang ke sini dan ambil keputusan,” ujar Jeramun saat memantau proyek itu, Kamis (26/8/2021).

Marsel berjanji akan melakukan komunikasi dengan semua anggota DPRD untuk mengambil sikap terkait proyek tersebut. Sebab diakuinya, selama ini memang belum pernah ada koordinasi dari pihak pemilik proyek dengan DPRD Mabar.

“Kalau saya sebagai Wakil Ketua DPRD berharap hentikan dulu proyek ini. Paling tidak otoritas terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Ia sebut sosialisasi tersebut sangat penting untuk meluruskan pendapat masyarakat dan untuk mengendalikan opini masyarakat agar tidak liar. Sebab jika sudah berubah menjadi opini liar, bukan tidak mungkin nanti akan berkembang menjadi konflik social.

‘Menurut saya, ya hentikan dululah. Silahkan sosialisasi dulu. Beri penjelasan yang benar kepada masyarakat. Jika maksudnya rehabilitasi hutan ya jelaskan seperti apa bentuk rehabilitasi tersebut, jangan main gusur bikin rakyat kaget,’ pungkas Marsel. (*/Bil)