LABUAN BAJO,Jurnalbali.com – 

Kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) dengan jumlah rupiah yang menggelegar, terus mengundang protes di Manggarai Barat. Berbagai eksponen masyarakat menggelar unjuk rasa, meminta Presiden Jokowi meninjau kemballi dan menurunkan harga tiket masuk TNK yang dinilai terlalu meroket.

———————

Terkait banyaknya protes masyarakat baik di labuan Bajo maupun di luar Manggarai Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan siap membuka dialog.

Sandiaga menyatakan siap berdiskusi dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait kenaikan tarif wisata ke dua daya tarik wisata dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp 3,75 juta per 1 Agustus 2022.

“Saya siap berdialog dan bersedia mencarikan solusi. Namun saya ingin memberi ajakan agar meningkatkan kualitas dan keberlanjutan lingkungan dalam ekosistem pariwisata Labuan Bajo dan Flores,” kata Sandiaga di Labuan Bajo, Jumat (23/7/2022).

Menurutnya kenaikan harga tiket ini harus diletakkan pada isu konservasi berdasarkan studi kawasan TNK yang memiliki daya dukung daya tampung terbatas. Dengan demikian ada pembatasan kunjungan sebanyak 200 ribu kunjungan ke kawasan TNK.

Berkaitan dengan peningkatan konservasi, katanya, perlu melihat aspek edukasi, penelitian, dan keberlanjutan agar jumlah komodo tidak menurun tapi bisa dipertahankan.

Selain itu, melihat tingginya minat wisatawan untuk ekowisata, pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang akan memprioritaskan penanganan konservasi dan dampak ekonomi. Hal itu pun sejalan dengan laporan Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang menyebut perlunya penanganan sampah yang semakin banyak di sana dan kelestarian terumbu karang yang harus dijaga.

Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, pemerintah telah menetapkan biaya kontribusi untuk konservasi sebesar Rp 3,75 juta per tahun per orang. Namun, wisatawan juga bisa melihat Komodo di Pulau Rinca yang telah ditata tanpa ada kenaikan tarif.

Bagi wisatawan yang sudah memesan dan membayar pesanan perjalanan wisata ke dua tempat itu sebelum pemerintah menetapkan tarif, ucap Sandiaga, telah diberi tenggat waktu sampai akhir Desember dengan tetap menggunakan tarif lama.

“Jangan khawatir untuk yang membeli paket dengan harga lama, karena akan diberi tenggat sampai Desember dalam masa transisi ini,” kata Sandiaga.

Sandiaga pun kembali menyatakan kesiapan untuk berdialog dan mencari solusi bersama secara transparan agar tidak ada lagi keraguan-raguan dalam kebijakan ini.

“Pemerintah ingin betul-betul memberikan prioritas kepada konservasi dan untuk pariwisata ini bisa lebih berkualitas dan memiliki aspek berkelanjutan dan ramah,” tuturnya.

Atas kebijakan ini, pemerintah memberikan sosialisasi masif dan edukasi yang berkelanjutan. Penataan kawasan Pulau Rinca pun segera disiapkan bagi masyarakat yang merasa berat untuk membayar biaya konservasi ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM) pariwisata untuk mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

“Kita melakukan pelatihan dan pendampingan. Sampai nanti waktu yang akan dipersiapkan kita akan mengembangkan Politeknik Pariwisata baik bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atau pihak lain,” kata Sandiaga.

Dia mengatakan ada permintaan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan masyarakat untuk menghadirkan Politeknik Pariwisata guna mendorong sumber daya manusia Labuan Bajo. Dengan kehadiran lembaga pendidikan itu, kiranya SDM Manggarai Barat memiliki keterampilan baik upskilling, reskilling, dan new skilling.

Sandiaga menyebut pelatihan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) untuk peningkatan keterampilan SDM.

Namun, seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, maka SDM yang ada di hotel, vila, dan pinisi harus mumpuni dan berkelas dunia.

Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina mengatakan Kemenparekraf melalui BPOLBF membangun ekosistem kreatif termasuk penyediaan SDM dari tiap rantai nilai yang terkait membentuk kepariwisataan.

Untuk pengembangan kewirausahaan, BPOLBF mengadakan Floratama Academy yang dibagi berdasarkan level pengembangan usaha dan program.

Selanjutnya untuk pengembangan pendidikan, akan dibangun Politeknik Pariwisata Labuan Bajo yang kini tengah menunggu ketersediaan lahan pemerintah daerah minimal 20 hektare untuk kampus hijau (green campus).

Selain dua hal itu, BPOLBF juga berkolaborasi dengan LPDP dan Mata Garuda untuk mendukung beasiswa pendidikan tematik guna mendukung DPSP Labuan Bajo Flores.

“Kami juga miliki program vokasi, memperkuat BLK, maupun komunitas keterampilan sehingga mengisi ruang-ruang kreatif yang ada,” imbuh Shana.

Shana menyebut situasi angka pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) kini baru mencapai 4.500-an orang.

Untuk mengejar target kapasitas New Labuan Bajo yang mampu melayani 20 ribu wisatawan, maka akan digenjot jumlah pekerja mencapai 15 ribu pekerja sektor parekraf. (*/Bil)

Reporter|Gilbert Kurniawan Oja|Editor|Edo