JAKARTA,Jurnalbali.com –

Hingga saat ini, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus bekerja mewujudkan pribadi yang sehat.  Hal itu diperkuat dengan pembentukan sejumlah lembaga seperti Forum Pemimpin Media (Pemred) Siber, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers SMSI, Media Cyber ​​Millineal (MCM) dan rapat-rapat kerja nasional yang semuanya bertujuan menciptakan iklim usaha dan pemberitaan yang adil dan memenuhi tujuan UU Pers.

————-

Hal itu disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus saat menyampaikan sambutan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 SMSI di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (6/3/2023).

Dikatakan Firdaus, pembelaan perjuangan anggota di seluruh daerah agar dapat bekerja secara profesional. Artinya, seluruh perusahaan pers harus bekerja sesuai peraturan yang diatur dalam UU Pers. 

Dan untuk melindungi anggota SMSI dari berbagai ancaman, sebut saja Firdaus, SMSI telah membentuk LBH SMSI. 

“Untuk memperkuat kualitas karya jurnalistik, juga telah dibentuk Forum Pemred SMSI yang bertugas menjaga produk pers yang dihasilkan anggota,” sebut Firdaus seraya berpesan kepada Dewan Pers agar tetap membela kepentingan pers, tanpa dapat diintervensi oleh kekuatan besar dan oligarki. Media-media kecil yang ada di seluruh Indonesia juga punya peran besar bahkan lebih efektif dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan.

“Kita berkomitmen akan berdiri di garda terdepan dalam membela media-media kecil yang terancam dianiaya oleh kekuatan modal besar. Media-media kecil juga punya hak tumbuh di dalam iklim demokrasi, mereka memiliki hak berusaha sambil terus menjaga demokrasi supaya tidak melenceng dari jalurnya,” ujar Firdaus.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan, SMSI dan konstituen lainnya di Indonesia terus mendampingi Dewan Pers. Sehingga lembaga tersebut mampu mengeluarkan peraturan yang berdasarkan harapan konstituen dan tidak bertentangan dengan peraturan. Dan dalam penyusunan aturan publisher right, supaya kontituen selalu mengawasi.

“Mohon monitor terus. Jangan percaya saja kepada kami. Kita semua harus memantau, memberikan evaluasi, memberikan masukkan demi kebaikan regulasi. Bukan untuk kepentingan pribadi yang mengatasnamakan perlindungan pada media atau mengatasnamakan perlindungan pada wartawan, tapi sesungguhnya meninggalkan hakikat Undang-Undang (UU) Pers,” tegas Ninik Rahayu. (*/W-49)