DENPASAR, Jurnalbali.com – 

Bencana banjir akibat hujan beruntun yang terjadi tiga hari terakhir di seluruh wilayah Bali, menimbulkan banyak korban, tak hanya korban jiwa yang terseret banjir dan tertimbun longsor, tetapi ruas jalan pun putus akibat robohnya Jembatan penghubung utama Antara Denpasar dan Gilimanuk, tepatnya di Desa Penjaringan kabupaten Tabanan.

————-

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, Made Rentin dalam keterangan resmi yang disebar ke beberapa media menyebutkan hingga Kamis 20 Oktober 2022, korban meninggal berjumlah 7 orang. Dengan perincian, di Kabupaten Jemberana 1 orang, Kabupaten karangasem 3 orang, Kabupaten bangle 1 orang, Kabupaten Tabanan 1 orang, dan Kota Denpasar 1 orang. Total kerugian materil diperkirakan mencapai 7.593.000.000 rupiah.

Atas peristiwa tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Kapolda Bali, Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra yang didampingi Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya dan anggota DPD RI Dapil Bali, Anak Agung Gde Agung meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Tabanan, Rabu 19 Oktober 2022.

Lokasi bencana di Kabupaten Tabanan yang ditinjau meliputi Pura Campuhan di Banjar Ganter, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri yang dalam kondisi hancur akibat terjangan banjir bandang dari aliran Sungai Yeh Sungi pada tanggal 17 Oktober 2022.

Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Banjar Cau, Desa Tua, Kecamatan Marga dalam kondisi putus akibat dihantam banjir bandang pada tanggal 17 Oktober 2022; dan rumah I Made Gerindem di Banjar Bayan, Desa Tua, Kecamatan Marga yang kondisi tembok penyengker dan tugunya roboh sampai ruangan kamar rumah tergenang air akibat hantaman banjir bandang pada tanggal 17 Oktober 2022.

Usai melakukan peninjauan di 3 lokasi terdampak bencana, ini Gubernur Koster menyatakan, pihaknya memastikan korban atau warga yang terdampak bencana harus diselamatkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah menjamin pasokan kebutuhan pokoknya terpenuhi dengan menyalurkan kebutuhan sehari–hari seperti makanan, air bersih, obat – obatan, dan juga penyiapan tempat pengungsian, sebagai penanganan awal jangka pendek.

“Jadi penanganan sosial bagi korban terdampak bencana menjadi prioritas utama kami secara jangka pendek. Untuk penanganan jangka panjang, kami sedang merancang relokasi tempat tinggal bagi warga yang tinggal di lokasi–lokasi rawan, kemudian melakukan pembangunan kembali fasilitas umum baik infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air yang rusak akibat bencana,’ ujarnya saat didampingi Kepala BPBD Bali, I Made Rentin.

Seluruh skema penanganan bencana tersebut katanya, siap dibahas dan diputuskan pada Rapat Koordinasi yang akan melibatkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Dalam skema penanganan dampak bencana, dikatakan bahwa pendanaannya ada yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

“Apabila bencana ini sudah dinyatakan sebagai darurat bencana, maka kemungkinan bisa mendapat penanganan khusus lewat program APBN. Sehingga perbaikan Pura Campuhan di Banjar Ganter akan kami bahas skema bantuannya. Kemudian khusus untuk akses jalan dan jembatan di Banjar Cau, Desa Tua ini sebetulnya kewenangan ada di Kabupaten Tabanan, namun akan kami bantu lewat APBD Provinsi Bali tahun 2023 melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sehingga bisa dibangun jembatan yang permanen, bagus dan kuat guna mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali,” jelas Gubernur.

Pada kesempatan peninjauan tersebut juga hadir Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda dan Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya yang didampingi Perbekel Desa Abiantuwung dan Perbekel Desa Tua.

Penulis|Editor|Edo