LABUAN BAJO Jurnal Bali.com

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat,  Marten Mitar akhirnya angkat bicara soal nama lembaganya ikut diseret dalam kasus tanah bandara atau lahan Pemda. Ditemui di Kantor DPRD Mabar, Selasa 06 April 2021, politisi Nasdem ini menjelaskan bahwa lembaganya sepakat untuk menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. “Kita percayakan kasus ini kepada penegak hukum,” ujarnya.

——————-

Ia menjelaskan bahwa DPRD Mabar sesungguhnya tidak mengetahui secara persis soal kasus ini. Karena yang memiliki dokumen soal kasus tanah bandara ini yakni Pemda Mabar. “Kitakan tidak memegang dokumen. Kita tidak memegang alas haknya mereka (pemilik). Bagimana kita bisa tahu, ujarnya.

Ia menambahkan, secara kelembagaan pihaknya tidak bisa menyikapi kasus ini diinternal DPRD karena tidak ada kaitannya. Sementara terkait dengan 3  nama anggota DPRD Mabar inisial, BJ, MJ, dan SM yang sudah dua kali dipangggil Kejari Mabar untuk diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus tersebut dianggapnya sebagai kasus pribadi. Hal itu dikatakannya, lantaran belum ada surat masuk yang meminta Dewan Mabar untuk bertanggung jawab. “Surat yang masuk itukan tujuannya pribadi (anggota dewan) bukana lembaga. Jadi kita tidak bisa komentar terlalu jauh. Pada prinsipnya kita serahkan kepada penegak hukum,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa nama lembaga Dewan Mabar dicatut karena dianggap telah menanda tangani  surat persetujuan dan tidak melalui rapat paripurna soal tukar guling atau ganti untung tanah bandara. Belakangan diketahui jika surat persetujuan Dewan Mabar tersebut ditanda tangani tanpa melalui rapat paripurna terlebi dahulu. (*/Rio)