Oleh : Emanuel Dewata Oja – Penanggungjawab Jurnalbali.com

Isu apakah yang paling heboh dalam kurun waktu pertengahan Februari 2025? Bisa jadi pilihannya adalah seputar Retreat Kepala Daerah yang berlagsung seminggu di Akmil Magelang Jawa Tengah. Pilihan ini bertambah menggairahkan rasa ingin tahu publik tanah air, lantaran muncul Keputusan Politik PDI Perjuangan, menunda kehadiran para Kepala Daerah dari partai ini untuk mengikuti retreat tersebut.

————

Saat PDI Perjuangan menghentak kesadaran publik dengan mengumumkan Surat Keputusan menunda keikutsertan seluruh Kepala Daerah dari PDI Perjuangan melalui Surat Keputusan yang langsung ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri sehari sebelum hari H penyelenggaraan retreat tersebut, berbagai tafsiran liar menyeruak.

Narasi dan berbagai wacana bertaburan di ruang publik. Jutaan netizen di berbagai platform media sosial pun seakan tak sudi kehilangan momentum, untuk turut memantulkan analisa atau spekulasi dengan versi masing-masing.

Namun dalam bentangan akal sehat, sesuai alur narasi-narasi yang berkembang diberbagai platform media, baik media sosial maupun media Pers, terartikulasi pemahaman bahwa PDI Perjuangan sedang bermanufer.

Atau dengan bahasa lain, Partai Banteng ini sedang mengangkat kepala dan mendongak setingginya, memperlihatkan runcingnya ujung tanduk untuk berseberangan dengan Pemerintahan Prabowo Subianto. Banyak kalangan melihat bahwa PDI Perjuangan sedang serius mengambil ancang-ancang untuk beroposisi terhadap Pemerintahan Prabowo.   

Spekulasi ini jatuh meluncur seperti air terjun. Apalagi hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan retreat, seorang Kader militan PDI Perjuangan yang juga Sekjen partai itu, Hasto Christianto ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dan obstruction of justice (menghalang-halangi proses penyidikan).

Namun politik dengan seluruh seni perannya di atas pentas, tidak selalu jujur seperti perangkat audio visual. Dimana suatu peristiwa tidak bisa disimpulkan sesuai hasil pengamatan mata telanjang. Politik itu lain di bibir, lain di hati, dekat di mata jauh terasa.

Sungguhkan instruksi PDI Perjuangan menunda keikutsertaan retreat kepada Kader-kadernya yang jadi Kepala daerah, ibarat menabuh genderang perang dengan pemerintahan Prabowo? Sepertinya spekulasi kearah itu juga harus ditunda dahulu.

Begini alur pikirnya. Retreat Kepala Daerah di Magelang adalah bagian dari program kerja Kementerian Dalam Negeri dan dibiayai Kementerian Dalam Negeri. Hal ini telah ditegaskan oleh wakil Ketua Partai Gerindra, Sufmi Dasco Achmad. Apa yang disampaikan Dasco ini adalah fakta, bukan opini.

Dengan demikian, spekulasi-spekulasi liar bahwa ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sedang ‘berseberangan’ dengan Presiden Prabowo, sudah dipatahkan. Artinya, diplomasi “Nasi Goreng” antara Megawati dan Prabowo belumlah basi dong.

Lantas bagaimana dengan spekulasi bahwa ada rencana “tukar guling” antara Keputusan penundaan keikiutsertaan kepala-kepala Daerah dari PDI Perjuangan dalam Retreat Kepala Daerah dengan permintaan penangguhan penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Christianto? Mungkin saja ada efek politis ke arah itu.

Tetapi cobalah melakukan pengamatan dengan prspektif yang lain, yaitu tentang ‘kegalauan’ Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati yang sempat beberapa kali disuarakannya sebelum wacana retreat digulirkan.

Megawati sempat terang-terangan mengatakan, “Ada piha-pihak tertentu yang mencoba mengawut-awut PDI Perjuangan jelang Kongres PDI Perjuangan awal April mendatang.’ Tentu tidak mudah memastikan siapa orang-orang yang disebut Megawati itu yang akan mengawut-awut PDI Perjuangan pada Kongres mendatang.  

Maka PDI Perjuangan memerlukan proses pembersihan kader-kadernya demi memastikan arah loyalitas kader-kadernya jelang Kongres mendatang. Patut diingat bahwa mayoritas Kepala Daerah dari PDI Perjuangan merangkap sebagai Ketua DPD maupun DPC PDI Perjuangan di daerahnya masing-masing, yang jelas punya pengaruh dalam Kongres mendatang.

Mumpung ada lembaga non PDI Perjuangan yang mengumpulkan kader-kadernya, Megawati ingin menguji sekaligus menandai siapa diantara kader-kadernya yang sungguh loyal pada kepemimpinannya dan yang tidak loyal atau malah loyal kepada figur lain.

Dengan membuat keputusan yang terbaca sebagai keputusan kontroversial diktator, Megawati ingin memancing, reaksi orang lain, atau para lawan politiknya terkait arah misi politik yang digerakkan yang pada akhirnya Megawati dengan mudah mengidentifikasi gerakan awut-awut partai yang selama ini ada dalam firasatnya.

Seolah gayung bersambut. Saat Megawati mengeluarkan keputusan partai yang terbaca oleh sebahagian orang sebagai keputusan kontroversial diktatorial tersebut, muncullah sosok kader yang sakit hati karena telah dipecat dari PDI Perjuangan oleh Megawati, yakni mantan kader PDI Perjuangan, Jokowidodo alias Jokowi. 

Hanya beberapa jam setelah PDI Perjuangan mengumumkan penundaan keikutsertaan para Kepala Daerah dari PDI Perjuangan untuk mengikuti retreat Kepala Daerah yang digagas Kementerian Dalam Negeri tersebut, Jokowi tampil menyanggah keputusan PDI Perjuangan tersebut.

Presiden RI ketujuh itu meminta para Kepala Daerah dari PDI Perjuangan, tetap mengikuti retreat di Magelang dan mengabaikan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

Ada fakta bahwa meski ada larangan resmi dari partai, namun beberapa Kepala Daerah dari partai banteng tersebut tetap konsisten mengikuti retreat di Magelang, seolah tidak menghiraukan perintah Megawati dan lebih ‘patuh’ pada permintaan Jokowi.

Padahal fakta politik saat ini, PDI Perjuangan, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri memang tengah berkonflik membara dengan Jokowi dan para loyalisnya baik yang telah ditendang dari PDI Perjuangan maupun yang masih bercokol tersembunyi di internal partai.

Bara api politik tanah air makin panas. Kongres PDI Perjuangan April nanti akan membuka jawaban yang paling pasti. ***